Komisi V DPR mendukung masterplan pengembangan Bandara Fatmawati  Bengkulu menjadi bandara yang memenuhi persyaratan. Dalam artian, bandara ini dapat  memenuhi standar agar pesawat yang lebih besar bisa mendarat. Meskipun saat ini secara keamanan belum layak, karena hanya memiliki panjang landasan pacu 2250 meter dan  tepi sisi 75 meter.

"Kami di Komisi V memberikan dukungan besar kepada kemenhub terutama, atas masterplan untuk pengembangan Bandara ini. Selain itu, daerah ini dikatakan sebagai First Lady dari Presiden RI pertama. Menurut saya ini penting sebagai bentuk penghargaan kita atas perjuangan berdirinya republik ini" kata Anggota Komisi V Yoseph Umarhadi saat diskusi kunjungan kerja bersama otoritas bandar udara di Bengkulu, Senin (21/3/2016).

Selain itu, tambah Yoseph, perluasan bandara ini juga diperlukan dalam rangka mitigasi bencana. Sehingga bandara ini bisa menjadi landasan pacu pesawat berbadan lebar, dan bisa juga digunakan untuk keberangkatan jamaah haji.

Untuk anggaranya, lanjut politisi F-PDIP ini, karena bandara ini dibawah kemenhub, diusulkan dari APBNP sekitar 210 milyar. "Kita berharap  Pemprov juga ikut menyumbang, jangan juga berpaku sejauh mana besaran nilainya, paling tidak kita berharap penyediaan lahannya tidak bermasalah, dana bisa dari pusat,"terangnya

Yosef mengusulkan agar pihak bandar udara mencoba untuk menggandeng pihak swasta, dan mau bekerja sama, namun menurut penjelasan Kemenhub bandara Fatmawati ini masih rugi.

Kedepan, menurut Yoseph, anggarannya akan diperjuangkan, yang penting mereka bisa meyakinkan komisi V saat raker. “Walaupun dari presentasi tadi sudah cukup meyakinkan, karena dengan keberadaan bandara ini perlu mendapatkan perhatian dalam membuka pertumbuhan ekonomi,”ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana Adia menyimpulkan, dari hasil pemaparan yang disampaikan Kepala UPT Bandar Udara, kebijakan pengembangan bandara sebelumnya tanpa master plan. Pasalnya, panjang runway pesawat tidak sesuai standar jika ingin pesawat berbadan lebar mendarat dan seharusnya dari awal dibangun sudah direncanakan, karena pengembangan sekarang menjadi terkendala lahan.

"Dari pertemuan ini kita mendapatkan bahwa perlu adanya master plan, alhamdulillah sekarang sudah ada dan telah disahkan oleh Kemenhub. Kita ingin mendorong Pemda lebih cepat mewujudkan lahan dan kita akan menganggarkan infrastruktur yang dibutuhkan," terangya.

Sedangkan, lanjut Yudi, untuk pengembangan Bandara Perintis seperti Enggano juga sudah masuk kedalam rencana strategi kementerian perhubungan.

"Bandara perintis menurut saya, yang penting adalah  teknologi pendeteksi cuaca disana, yang dengan cepat dapat memberikan informasi cuaca, karena kalau tidak ada informasi cuaca akan gambling dan berbahaya juga,” tutupnya

Kepala Unit Pelaksana Bandar Udara, Yufridon Gandos menerangkan, selain memperluas runway, dari segi pelayanan juga akan dibangun terminal penumpang tambahan.  Lalu dari segi keamanan juga akan dibangun pagar tambahan dan cctv, sedangkan untuk keselamatan adanya pengadaan pakaian rescue tahan api.

Selain itu, kata Gandos, potensi bandar udara ini sangat besar, saat hari raya lebaran  saja total mencapai 1000 penumpang, saat liburan dapat lebih tinggi mencapai 2000 orang. Namun, saat ini masih terkendala minimnya waktu penerbangan, dimana untuk Garuda Indonesia saja hanya dua kali penerbangan dalam satu hari.

"Saya berharap dengan bantuan Komisi V DPR, tahun ini bisa terealisasi dengan memasukkan anggaran ini di APBNP" harapnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, BMKG, Basarnas, Pemprov Bengkulu.

Serta Anggota Komisi V Budi Yuwono, Sudjadi, Sadarestuwati, Gatot Sudjito, Daniel Mutaqin Syafiudin, Syahrulan Pua Sawa, Musa Zainuddin, Fathan dan Mahfudz Abdurrahman.(jk,nt) foto:jaka/mr.